Oleh Toto Subandriyo

SENGAJA tulisan ini saya kirimkan usai peringatan Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei.  Ada yang terasa sangat mengganjal dalam benak penulis ketika mencermati perkembangan dunia pendidikan negeri ini selama beberapa tahun terakhir, utamanya pendidikan tinggi. Perkembangan yang tentunya sangat tidak diharapkan oleh the founding father seperti Ki Hajar Dewantoro.

Berbicara tentang kesempatan pendidikan (tinggi), maka prosesi penerimaan mahasiswa baru selalu menyisakan ganjalan dalam benak masyarakat. Biaya yang harus dipikul orang tua dari tahun ke tahun makin tak terjangkau, pendidikan tinggi menjadi kian elitis.  Jujur kita akui, saat ini bermodalkan otak brilian saja tak lagi menjadi garansi bagi tunas-tunas bangsa untuk dapat mengakses pendidikan tinggi sesuai pilihan nuraninya.

Rasanya sudah sekian puluh kali saya mendengar cerita, keluhan, atau gendhu-gendhu rasa dari kerabat, tetangga, teman anggota jamiyah malem Jum’at, hingga teman seperjalanan di kereta api yang semuanya merepresentasikan kegundahan mereka tentang akses ke pendidikan tinggi.  Seorang tetangga bercerita, meskipun anaknya selalu menjadi bintang kelas di SMA namun cita-cita menjadi dokter kandas.  Pasalnya, saat disodori blangko isian sumbangan pendidikan oleh PTN pilihan ia hanya menuliskan angka Rp 10 juta sesuai kemampuannya.

Namun teman seangkatan anaknya di SMA yang mampu menyumbang Rp 150 juta, meskipun prestasinya jauh di bawah anaknya, berhasil masuk di Fakultas Kedokteran PTN yang sama.  Tetangga saya tersebut belum tentu tidak mengetahui apa yang pernah disampaikan seorang penyair Roma bernama Horatius, bahwa perhatian itu mengikuti bertambahnya uang (crescentem sequitar cura pecuniam).  Tapi apa boleh buat....

Fenomena industrialisasi dan komersialisasi pendidikan tinggi secara dahsyat telah merubah potret pendidikan di republik ini dari watak sosial menjadi profitopolis.  Politik ekonomi laisses faire telah merasuk jauh ke dalam dunia pendidikan tinggi kita.  Semuanya selalu dihitung berdasarkan laba rugi dari perspektif ekonomi.

Kehadirannya sekaligus meneguhkan posisi perguruan tinggi sebagai menara gading yang membuatnya makin teralienasi dari ibu kandung yang melahirkan; yaitu rakyat pemilik sah republik ini. Semboyan heroik perguruan tinggi sebagai menara api, kian tinggi menggantung di langit membuat cahayanya redup.

Saat ini hanya orang tua mblegedu sekaya “Mardiyah” saja yang dapat menyekolahkan anak-anaknya ke fakultas kedokteran atau fakultas teknik perguruan tinggi negeri ternama di tanah air.  Jika anda kebetulan seorang pegawai rendahan atau dari kelompok kurang beruntung lainnya seperti tukang becak, buruh tani, kuli bangunan, sopir angkot, dan pemulung sampah, jangan pernah saat ini bermimpi menyekolahkan anak di fakultas  kedokteran.

Saat ini warga masyarakat kurang beruntung itu tengah bergulat dengan kemiskinan yang membunuh (killing poverty).  Meroketnya harga kebutuhan pokok seperti minyak goreng, minyak tanah, dan beras, beberapa bulan terakhir membuat mereka nyaris tak memiliki daya beli. Jangankan berpikir menyekolahkan anak hingga perguruan tinggi, dapat makan tiga kali sehari saja sudah merupakan suatu kemewahan bagi mereka.

Mesin Kapitalisme Modern

Ketika pemerintah tak mampu lagi mengucurkan dana yang cukup bagi  pendidikan tinggi, diakui atau tidak, lembaga itu telah bermetamorfose menjadi mesin kapitalisme modern.  Otonomi perguruan tinggi cenderung dimaknai secara sempit dan dijadikan justifikasi meraup fulus sebanyak mungkin dari masyarakat.  Menyediakan pendidikan murah, berkualitas, dan terjangkau masyarakat merupakan domain kekuasaan negara.

Pendidikan berkualitas memang perlu biaya besar, namun bukan berarti harus mahal. Pendidikan mahal hanya dapat diakses oleh mereka yang berkocek tebal saja. Akhirnya, kampus perguruan tinggi menjadi habitat yang sangat eksklusif.  Tidak ada lagi kebanggaan sebagai Kampus Rakyat, atau Kampus Demokrat.  Diskriminasi status biner duniawi, si kaya dan si papa, keturunan ningrat dan pidak pejarakan telah meruntuhkannya.

Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama, antara orang tua, masyarakat, lembaga pendidikan dan negara.  Untuk mematahkan hegemoni kapitalisme yang membelenggu masyarakat tersebut Antonio Gramsci menyarankan agar semua komponen bangsa mempunyai political will dan visi yang kuat untuk memajukan dunia pendidikan secara bersama-sama.

Jika paradigma penyelenggaraan pendidikan tinggi tetap dibiarkan seperti sekarang ini, maka percayalah, akan makin banyak warga miskin yang meratapi “dosa turunan”. Baginya akses untuk mengenyam pendidikan tinggi telah  tertutup sejak mereka melihat cahaya matahari untuk pertama kali dari celah dinding gubug bambu yang reyot.  Azas keadilan dan ekuitas menjadi terpinggirkan.

Kalau sudah begini kondisinya maka kita perlu mencermati peringatan Corita Kent dalam bukunya yang berjudul Enrich Bread.  Jika sudah sangat banyak kaum miskin yang terpinggirkan, maka Tuhan yang nampak di mata mereka  adalah sepotong roti.  Mereka akan menyerbu meja makan-meja makan si kaya dengan cara anarkis, bahkan membunuh.  Nah waspadalah !

*) Toto Subandriyo,  Peminat Masalah Sosial-Ekonomi,  Tinggal di  Griya Pangkah Indah.

Birokrat Gaya Pelayan Warung Sate

Oleh  Agus Riyanto   

Salah satu warung yang sering dikunjungi Agus Riyanto, adalah sebuah warung sate kambing di Slawi yang dikenal empuk dan  tentu saja nikmat saat disantap.
Di warung  sate langgananya itulah ia tidak jarang mengajak teman atau tamunya untuk makan sembari ngobrol  atau bertukar pikiran.

Namun yang selalu menarik  bagi Agus ternyata bukan saja aroma sate dengan asap  yang mengobarkan nafsu makannya. Diam-diam ia juga mengamati hal lain yang tidak kalah menarik, kecekatan sang pelayan yang dipadu dengan keramahan dalam menerima pengunjungnya.

“Nuwun sewu Pak, minumnya apa ya? Teh hangat, es teh, atau poci?“ begitu perempuan  pelayan  ini menawarkan. Setelah pengunjung yang ditanya menjawab barulah ia akan menawarkan kembali,”Satenya berapa, Pak?” tawarnya ramah. Setelah kembali dijawab ia pun balik lagi menawarkan,” Ohya, Gulainya tadi berapa, Pak?”

Kesigapan dan respon yang berbalut keramahan serta sikap tulus melayani inilah yang kemudian membuatnya berpikir. Mengapa pegawai negeri atau para birokrat yang tidak lain adalah pelayan rakyat tidak belajar dari sang pelayan warung sate?

Dan belum habis pikirannya melayang ke wajah-wajah para pegawai yang di Kantor Pemda, apa yang ia dan tamunya pesan, sudah siap semua di meja. Terkadang malah ia segera memesan rokok atau minta tambahan sate bila dirasa kurang. Dan seperti dapat ditebak, pelayan itu tetap sigap dan dengan senyum menyediakan yang  apa  yang dipesan pengunjungnya.

Birokrat bergaya pelayan warung sate inilah yang berkali-kali kemudian ia sampaikan ke sejumlah pejabat atau pegawai di sekelilingnya. Maklum, sebagai Bupati yang tidak lain adalah Kepala Daerah,  Agus berharap birokrasi dalam jajarannya pun berharap bisa memiliki  kepekaan melayani seperti pelayan warung sate tersebut.

Ia mengaku tidak ingin memakai jargon bahwa pegawai sebagai abdi rakyat harus bla-bla-bla…. Atau sesuai dengan peraturan perundangan-undangn nomor ini tahun sekian, pegawai negeri harus melayani secara profesional, responsif,  atau istilah lain yang mentereng namun klise – hebat diucapkan tetapi selalu lemah dalam pelaksanaan.

Maka jangan heran, bila ia memimpin rapat atau ditemui bawahannya, ia tidak sungkan untuk mengajak mereka bersama-sama – termasuk dirinya selaku Bupati, belajar dari pelayan warung sate. Cekatan, grapyak, ingin tahu apa yang diinginkan pengunjung, dan segera melayani dengan penuh keiklasan. Tidak kaku sehingga membuat pengunjungnya tenteram.

Dengan ‘seni’ melayani seperti itu warung sate tersebut ramai pengunjung, orang tidak sungkan untuk melangganinya, dan pemilik atau pelayannya dapat terus berjualan bahkan meningkat kesejahteraannya. “Coba kalau cara melayaninya membuat pembeli kurang sreg, tidak bakal warung sate ini bertahan tahunan dan cukup dikenal.”

Jika setiap pegawai atau birokrat dalam jajarannya seperti itu masyarakat akan senang mengurus berbagai urusananya tanpa rasa malas. Komunikasi Pemda dan masyarakat pun lebih dekat. Pengaruhnya yang lebih besar adalah berbagai layanan publik terutama yang di dalamnya memberi kontribusi pendaptan daerah makin memperbesar PAD.

Bagi Agus, birokrat yang mau bergaya atau lebih tepat lagi melakukan apa yang dilakukan pelayan warung sate sangat dibutuhkan Pemda. Mungkin tidak sesempurna itu namun tentu kualitas pelayanannya lebih baik.

Kalau seorang pelayan warung sate yang bekerja tanpa jaminan kepastian bisa melakukan, mengapa birokrat atau pegawai yang rata-rata mendapatkan gaji dan fasilitas lebih baik, tidak dapat melakukannya?

..............................................................................................................................

Selamat Datang "Hot Spot" di Slawi

Oleh  Toto Subandriyo *)

SUATU hari di akhir 2006 penulis sempat terkejut melihat pemandangan kantor yang sangat berbeda dibanding hari-hari sebelumnya.  Hari itu meskipun masih pagi, di kantor Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tegal, tempat penulis bekerja, telah berkumpul ratusan orang.

Berbagai pertanyaan muncul, dari mana dan siapa mereka ini ? Apakah mereka akan demo ? Mengapa tidak ada pemberitahuan dari aparat sebelumnya ?  Selidik punya selidik akhirnya pertanyaan-pertanyaan tersebut terjawab.  Mereka itu ternyata para pelamar lowongan Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Lapangan yang telah diumumkan beberapa hari sebelumnya lewat website Departemen Pertanian.

Kejadian yang hampir sama, namun berbeda substansi, kembali terulang beberapa bulan  lalu.  Banyak Penyuluh Pertanian Lapangan yang bertanya-tanya tentang peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara yang mengatur nasibnya dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya.  Mereka mendapatkan bocoran informasi bahwa peraturan terbaru sudah dikeluarkan.

Dua contoh kasus yang telah penulis sampaikan di muka hanyalah contoh kecil yang menunjukkan betapa penting dan mendesaknya teknologi informasi dikuasai oleh jajaran birokrasi di semua lini.  Bagaimanapun saat ini teknologi informasi telah menjadi sebuah kebutuhan yang tidak bisa ditunda-tunda lagi, termasuk di dalamnya untuk kepentingan layanan publik.

Kalau teknologi internet sudah dikuasai, maka petugas kepegawaian tak perlu "bersitegang" dengan para pelamar.  Masing-masing mempertahankan argumentasinya, si petugas  merasa tidak pernah ada pemberitahuan apapun tentang lowongan pekerjaan tersebut dari Departemen Pertanian, sementara para pelamar sudah membawa hard copy pengumuman hasil download dari internet.  Publik mengetahui lebih dulu informasinya, sementara jajaran birokrasi belum siap.

 Sedangkan untuk contoh kasus kedua tidak menjadi masalah yang berarti.  Pada website Departemen Pertanian (http://www.deptan.go.id/) sejak bulan Maret 2008 telah memajang peraturan yang dimaksudkan.  Mulai saat itu semua orang sudah bisa membuka dan melakukan download Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/MENPAN/2/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya.

Gaptek

 Jujur kita akui, saat ini jika bicara tentang teknologi informasi  internet, sebagian besar jajaran birokrasi pemerintahan di daerah (baca: PNS) masih gagap teknologi (gaptek).  Mereka yang familiar dengan internet, dari yang sederhana sekalipun seperti aplikasi surat elektronik (e-mail), jumlahnya dapat dihitung dengan jari. 

Padahal, ke depan jajaran birokrasi dituntut kecepatan dalam melakukan layanan publik.  Untuk itu Pemkab Tegal perlu melaksanakan pelatihan secara berkelanjutan tentang teknologi internet mulai dari bagaimana mengaplikasikan e-mail, hingga bagaimana membuat dan mengoperasikan blog.  Sudah saatnya pengetahuan seperti ini dimiliki bukan saja staf, namun juga kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan dijadikan sebagai salah satu penilaian kompetensi/kinerja yang bersangkutan.

Permasalahan yang selama ini dihadapi adalah terbatasnya fasilitas layanan internet di kantor-kantor pemerintah.  Penulis yakin kalau dilakukan pendataan dari seluruh kantor/bagian/badan/dinas/instansi di lingkup Pemkab Tegal tidak lebih dari 25 % yang telah memasang dan mengoperasikan secara rutin fasilitas internet. 

Kalaupun ada fasilitasnya sangat tidak memadai.  Di kantor tempat penulis bekerja misalnya, untuk akses internet dan mengirim laporan via e-mail ke pusat harus datang jam 6 pagi karena jaringannya masih paralel dengan telepon kantor.  Jadi untuk akses informasi terbaru dari Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (http://www.fao.org/) dan informasi teknologi pertanian terkini terpaksa harus dilakukan di warnet.

Sungguh merupakan khabar yang sangat menggembirakan jika Pemerintah Kabupaten Tegal mulai April 2008 Pemkab Tegal telah membuka layanan hot spot area. Meskipun layanan tersebut masih terbatas di kantor Badan Informasi Komunikasi dan Kehumasan (BIKK) serta di selasar aula Sekretariat Daerah (Setda), namun upaya ini perlu mendapatkan apresiasi dari semua pihak sebagai upaya yang brilian bagi kemajuan layanan publik.

Ke depan, dalam rangka mencerdaskan kehidupan masyarakat, perlu kiranya layanan hot spot ini diperluas di berbagai titik di wilayah Kabupaten Tegal agar lebih banyak warga masyarakat menikmati layanan internet gratis ini.  Area yang menjadi prioritas antara lain di pusat-pusat keramaian, pusat-pusat pendidikan, serta di kompleks komunitas para intelektual tinggal.

Beberapa titik yang mendesak untuk diberi layanan hot spot tersebut antara lain di seputar Alun-alun Slawi (AAS), komplek Pertokoan Slawi, Alun-alun depan Rumah Dinas Bupati, Komplek pendidikan seperti di sekitar Taman Bunga (SMAN I dan SMPN I), serta komplek-komplek perumahan seperti BTN Trayeman dan BTN Griya Pangkah Indah. 

Jika upaya-upaya itu dilakukan maka penulis yakin layanan publik di Pemkab Tegal akan semakin baik, sehingga tak ada lagi yang berseloroh: hare gene gaptek internet, capek deh ! Nah, selamat datang hot spot di Slawi. Bersama kita jelajahi dunia maya untuk kemajuan bangsa !

*)  Toto Subandriyo,  Pengguna jasa internet, tinggal diGriya Pangkah Indah Kabupaten Tegal

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Pekerja Kebudayaan Slawi, Pulanglah

Oleh: Febrie Hastiyanto*

            Kota Slawi (sebagai representasi Kabupaten Tegal) memang bukanlah pusat kebudayaan terkemuka di wilayah pantura barat Jawa Tengah. Publik misalnya, lebih familiar dengan Kota Tegal maupun Brebes untuk menyebut sentra kebudayaan pesisiran Jawa Tengah di wilayah itu. Slawi belum menjadi sebuah kota yang mandiri dalam berkebudayaan terutama karena keberadaan Slawi sebagai kota satelit (hinterland) Kota Tegal. Slawi selalu berada dalam bayang-bayang Kota Tegal, termasuk dalam berkesenian dan berkebudayaan.

Budaya Tegalan

            Tulisan ini tidak ingin mengulas seperti apa kebudayaan Tegalan, kalaupun ia ada dan memenuhi ‘syarat' sebagai kebudayaan yang berdiri sendiri dari kebudayaan-kebudayaan lain, semisal Banyumasan atau Pekalongan di daerah tetangga yang telah lebih dahulu mapan. Dalam konteks kebudayaan Tegalan, khususnya kebudayaan Kabupaten Tegal, sejumlah kalangan masih meragukan keberadaan Slawi sebagai representasi. Slawi sebagai ibukota kabupaten ternyata masih belum mengakar dalam sanubari publik sebagai ‘Kabupaten Tegal'. Warga Kabupaten Tegal masih suka menyebut dirinya sebagai ‘Orang Margasari' bagi yang bermukim di wilayah selatan, atau ‘Orang Mejasem' bagi warga yang tinggal di perbatasan dengan Kota Tegal, atau ‘Orang Suradadi' untuk mereka yang hidup di jalur pantura.

            Secara relatif hanya warga yang berdomisili di wilayah agraris seperti Bojong, dan Bumijawa yang mengidentifikasi sebagai ‘Orang Slawi' sebagai kata lain dari'Orang Kabupaten Tegal'. Hal ini dapat dimaklumi mengingat Kabupaten Tegal baru memiliki ibukota di wilayah kabupaten baru sejak tahun 1986. Sebelumnya kantor kabupaten dan pusat pemerintahan berada di wilayah Kota Tegal. Perasaan identitas-komunitas ini ternyata menggejala dalam dunia kebudayaan, khususnya kesenian. Slawi tidak kekurangan jumlah seniman dan budayawan sebut saja Ki Entus Susmono (dalang), Slamet Gundono (dalang, musik tradisional), Apito Lahire (teater) atau Dyah Setyowati (penyair). Namun mereka lebih banyak berkesenian dan berkebudayaan di Kota Tegal sehingga publik mengidentikkan mereka sebagai seniman dan budayawan Tegal, bukan seniman dan budayawan Slawi. Gedung Kesenian Tegal serta Dewan Kesenian Tegal selama ini menjadi ruang bagi seniman dan budayawan Slawi berekspresi

Pulang Kandang

            Realitas ini bukan tidak disadari budayawan dan seniman Slawi. Sejumlah kegiatan berkebudayaan dan berkesenian telah digelar oleh budayawan dan seniman Slawi. Sebut saja Festival Sintren Dukuhsalam yang dipelopori Slamet Gundono (dalang, musik tradisional), Festival Seni Desa Bedug oleh Nurngudiono (budayawan, pelukis) atau Sedekah Laut Larangan dan Kirab Budaya-yang batal dilakukan karena alasan teknis-dalam rangkaian acara Jamasan Makam Amangkurat I (Amangkurat Tegal Arum) oleh KRT. Purwo Susongko dan kawan-kawan (budayawan). Even-even ini telah menciptakan magnet baru bagi proses budaya dan seni di Slawi. Kalaupun ada yang kurang, yakni dari segi promosi dan back up oleh pemangku kepentingan budaya dan seni, seperti pemerintah daerah, Dewan Kesenian, kampus, atau media. Dibandingkan Festival Lima Gunung di Magelang, Merti Dusun di Semarangan, atau kebudayaan masyarakat Tutup Ngisor di kaki Merapi yang banyak dipromosikan atau diteliti banyak pihak, even-even budaya dan seni Slawi terasa kelelahan tidak mampu berkejaran dengan even-even sejenis di daerah lain.

            Menariknya, even-even budaya dan seni ini dilakukan bukan oleh ‘otoritas kesenian' yang secara generik dapat disebut Dewan Kesenian, dalam hal ini Dewan Kesenian Kabupaten Tegal (DKKT). Kegiatan berkebudayaan dan berkesenian memang tidak selalu harus segaris dengan Dewan Kesenian Daerah. Kadang-kadang even kebudayaan ‘alternatif' menjadi lebih menarik karena cenderung lebih luwes. Namun bila dapat bersinergi, Festival Sintren Dukuhsalam, Festival Seni Desa Bedug, Sedekah Laut Larangan dan Kirab Budaya Jamasan Amangkurat I akan lebih bermakna bila menjadi milik publik dengan sosialisasi dan promosi yang gencar, serta didukung pemangku kepentingan kebudayaan (pemerintah daerah, media, Dewan Kesenian, kampus, dan warga). Lebih dari itu, even seni dan budaya yang telah digelar harus dipahami sebagai ‘undangan' bagi seniman dan budayawan Slawi lain untuk berkesenian dan berkebudayaan di Slawi. Tabik.

* Pegiat LiSUS (Lingkar Studi Slawi)

Bekerja pada Bapeda Kab. Tegal